blog post

PENGANTAR

F

asilitas kesehatan secara umum dikelompokan menjadi 2 (dua) tingkat yaitu  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, klinik pratama, paraktek dokter umum dan dokter Gigi, rumah sakit pratama kelas D. Tingkat berikutnya disebut dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yaitu rumah sakit. Pada fasilitas kesehatan tersebut terdapat berbagai Sumber Daya Manusia (SDM), salah satu SDM yang secara kapasistas diperlukan adalah SDM untuk mengelola kegiatan manajemen dan administrasi, yang mana secara lingkup aktivitas pada fasilitas kesehatan di bagi menjadi 2 bagian aktivitas yaitu aktifitas pelayanan dan akatifitas pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan manajemen.

FAKTA  LAPANGAN

 

F

akta-fakta terkait aktivitas pendukung pada fasilitas pelayanan kesehatan baik pada level  FKTP (puskesmas, dll) atau FKTL (rumah sakit) membutuhkan pengelolaan oleh SDM Kesehatan yaitu tenaga profesional yang memahami manajemen dan administrasi tetapi juga harus memahami bisnis proses dari fasilitas kesehatan, adalah sebagai berikut :

Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terjadi peningkatan beban kerja dan kapasistas (SDM) yang ada pada kedua tingkat fasilitas kesehatan diatas, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, hasil penelitian yang didapatkan yaitu jumlah kebutuhan pegawai di satuan kerja administrasi RS Unhas tergolong tinggi. Karena dari perhitungan yang telah dilakukan dibutuhkan 56 orang pegawai sementara pegawai yang ada hanya berjumlah 42 orang.

Hasil kajian yang dilakukan oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Kementerian Bapenas dan Australia Govenment diperoleh gambaran sebagai berikut :  staf puskesmas non-BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sebanyak 80 persen melaporkan peningkatan beban kerja sebanyak dua kali lipat pasca diperkenalkannya program BOK dan JKN. Kedua program memang mensyaratkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis daring (online). Peningkatan beban kerja ini dialami oleh tenaga lapangan terutama bidan dan perawat, yang terlibat langsung sebagai penanggung jawab kegiatan usaha kesehatan masyarakat (UKM) dan usaha kesehatan perorangan (UKP). Ketiadaan tenaga administrasi dan keuangan memaksa perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya mengambil tanggung jawab tambahan.Sayangnya tambahan tanggung jawab ini tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas di bidang administrasi dan manajemen seperti diidang pengelolaan akutansi dan teknologi informasi.

Tugas-tugas administrasi di seluruh puskesmas non-BLUD dilakukan oleh tenaga kesehatan reguler. Akibatnya tenaga kesehatan reguler tersebut kehilangan waktu dan fokus dalam menjalankan fungsi-fungsi utama pelayanan kesehatan, apabila hal tersebut terus berlangsung bisa menyebabkan kondisi yang disebut burnout pada tenaga kesehatan tersebut. Lebih jauh, sebagai hasil dari kurangnya kompetensi akuntansi dan TI, beberapa kasus mal-administrasi ditemukan oleh auditor kabupaten seperti yang terjadi pada beberapa puskesmas di Lombok Timur. Salah satu Kepala Puskesmas di Lombok Timur menyatakan bahwa kasus mal-administrasi disebabkan oleh staf kesehatan yang merangkap menjadi bendahara memiliki pengetahuan yang terbatas di bidang akuntansi dan sistem entri data, yang memungkinkan sering terjadinya mal-administrasi. ‘Bendahara’ dana BOK dan JKN di Aceh, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan mengatakan, apabila diberikan pilihan, mereka akan menolak untuk menjadi bendahara. Selain karena tidak memilikikompetensi yang diperlukan.

Menyiasatti permasalahan diatas terkait dengan tenaga kesehatan reguler yang rangkap melakasanakan kegaitan administrasi sehingga meningkatatnya beban kerja sampai menyebabkanya terjadi mal administrasi, beberapa puskesmas yang berstatus BLUD telah dilengkapi dengan tenaga khusus administrasi dan keuangan. Misalnya, Puskesmas Kesesi 1 di Kabupaten Pekalongan yang mengelola dana kapitasi yang besar (di atas 20.000 peserta) memiliki sembilan petugas administrasi dan keuangan dengan yang salah satunya memiliki kompetensi akuntansi dan TI yang memadai.

KEBUTUHAN

Pada fasilitas kesehatan  harus ada SDM  yaitu  tenaga admnistrasi yang memahami  apa yang disebut manajemen siklus proyek atau pendekatan manajemen berbasis kinerja/output yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Selama pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tahapan kegiatan, penanggung jawab atau koordinator kegiatan harus mengurusi masalah-masalah teknis kesehatan, administrasi dan keuangan. Sehingga memperkuat proses bisnis dan aspek tata kelola unit pelayanan dasar, seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit.

Sumber :

Kemenkes, 2015.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung implementasi program kesehatan di tingkat puskesmas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha kesehatan masyarakat, khususnya kegiatan pencegahan dan promosi untuk mencapai target program prioritas kesehatan nasional. (sumber: Permenkes 11/2015 terkait Petunjuk Teknis BOK).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004 tentang SJSN) yang bertujuan untuk memberikan keseluruhan jaminan kesehatan universal bagi masyarakat. Sesuai amanat undang-undang pemerintah diberi waktu hingga tahun 2019 untuk mampu memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat. Asuransi ini mencakup layanan kepada setiap orang yang telah membayar Premi JKN atau bagi penerima bantuan iuran/PBI) (sumber: http://jkn.kemkes.go.id).

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) merupakan fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung berbagai program Pemerintah Indonesia dalam mencapai RPJMN 2015-2019 dengan target mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar dan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi di luar sektor pertanian bagi masyarakat miskin.

Wilayah penelitian: Lombok Utara, dan Lombok Timur (Propinsi NTB); Pemalang dan Pekalongan (Propinsi Jawa Tengah); Pangkajene-Kepulauan dan Bantaeng (Propinsi Sulawesi Selatan); Aceh Barat dan Bireuen (Propinsi NAD) dan Malang, Pacitan, dan Bondowoso (Propinsi Jawa Timur).

 

 

Download

  • Bagikan